JENIS DAN SYARAT PENDIRIAN BANK 

MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA 

Jenis Bank	Dasar Hukum	Syarat-syarat (ketentuan pendirian bank)
		Perijinan	Ketentuan modal	Kepemilikan	Bentuk badan Hukum
Bank Umum	PBI No. 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum	Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia	Kepemilikan modal warga negara asing dan atau badan hukum asing maksimal sebesar 99% dan modal yang harus disetorkan minimal sebesar 3 Triliun Rupiah.	·   Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau ·   warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.	· Perseroan Terbatas; · Perusahaan Daerah; · Koperasi
Bank Umum Syariah	PBI Nomor : 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Syariah	Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia	Kepemilikan modal warga negara asing dan atau badan hukum asing maksimal sebesar 99% dan modal yang disetor minimal sebesar 1 Triliun Rupiah.	·   Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; ·   Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau ·   pemerintah daerah.	Perseroan Terbatas
Unit Usaha Syariah	Peraturan NOMOR ll/10/PBI/2009	Perijinan diajukan oleh BUK kepada Bank Indonesia	Modal UUS yang ditetapkan dn dipelihara minimal sebesar 100 Miliar dalam bentuk tunai yang diambilkan/ disisihkan/ dipisahkan dari induknya.	·   Merupakan bagian dari Bank Umum yang mana berada di bawah naungan bank konvensional.	Berada di bawah naungan Bank konvensional.
Bank Perkreditan Rakyat	Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat	Hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia	Permodalan dibedakan berdasarkan wilayah: ·  Di Jakarta modal minimal 5 Miliar. ·  Di wilayah ibukota provinsi Jawa dan Bali atau di kabupaten dan kota Bogor, Depok (kota), Tangerang dan Bekasi modal minimal sebesar 2 Miliar rupiah. ·  Di wilayah ibukota provinsi di luar Jawa dan Bali atau di wilayah Jawa dan Bali tetapi bukan di JABODETABEK modal minimal sebesar 1 Miliar Rupiah.  ·  Di wilayah selain yang sudah disebutkan diatas modal minimal sebesar 500 juta rupiah.	·  Warga Negara Indonesia; ·  Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; ·  Pemerintah Daerah; ·   Dua pihak atau lebih sebagaimana yang telah disebutkan di atas.	· Perseroan Terbatas; · Koperasi; ·  Perusahaan Daerah.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/23/PBI/2009	BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia	Permodalan dibedakan berdasarkan wilayah: ·  Di wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) modal sebesar 2 Miliar Rupiah. ·  Di wilayah ibu kota provinsi diluar JABODETABEK (tidak ada pengategorian di luar Jawa dan Bali) modal minimal sebesar 1 Miliar Rupiah. ·  Di wilayah di luar kategori diatas modal minimal 500 juta rupiah.	·      Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia; ·      Pemerintah Daerah; atau ·      Dua pihak atau lebih dari yang telah disebutkan di atas.	Perseroan Terbatas.